Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsy menilai perlu sinergitas antara MKD dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan untuk menjaga etika dan marwah DPR RI. Hal tersebut diungkapkannya dalam kunjungan kerja sosialisasi MKD ke Polisi Daerah (Polda) dan Jawa Timur.

“Ini merupakan kunjungan kami, MKD pertama kali setelah dilantik dalam periode sekarang. Tujuan kami selain untuk memperkenalkan Pimpinan dan Anggota MKD yang baru, juga untuk mensosialisasikan program-program serta tugas pokok dan fungsi MKD dalam menjaga etika dan marwah DPR RI,” ujar Habib, begitu ia biasa disapa di Markas Polisi Daerah (Mapolda) Jawa Timur, Senin (11/11/2019).

Dalam menjaga etika dan marwah DPR RI, lanjut Habib, MKD perlu menciptakan sinergi dengan aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan. Sosialisasi tentang tata beracara MKD dalam menegakkan etika dan marwah DPR RI tersebut menjadi satu ikhtiar MKD. Terlebih lagi ada sekitar 98 Anggota DPR RI yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur. Hal ini tentu harus juga mendapat perhatian dari aparat penegak hukum.

“Kami sudah menjelaskan aturan main dan tata beracara MKD. Karena yang harus diketahui disini adalah pelanggaran etika belum tentu pelanggaran pidana, tapi pelanggaran pidana sudah pasti pelanggaran etika DPR RI. Di sini kami harapkan jika polisi atau kejaksaan menemukan sebuah kasus yang terkait dengan etika Anggota DPR RI, agar menghubungi atau melaporkan kepada kami (MKD-red) terlebih dahulu,” jelas Politisi dari Fraksi PKS ini.

Diakuinya, untuk menegakkan etika dan marwah DPR RI termasuk memeriksa Anggota DPR RI yang notabene merupakan rekan sesama Anggota Dewan, memang bukan sesuatu yang mudah. Namun ia menilai bahwa apa yang dilakukan MKD semata merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sehingga, ia meyakini MKD di bawah kepemimpinannya saat ini akan bertindak obyektif dan jauh dari unsur politis di dalamnya. (ayu/es)